Cerita Dari Tanah Emas Indonesia

Sumber : Papuan Voices Papua, dulu dikenal dengan nama Irian Jaya, wilayah paling timur Indonesia ini menjadi rumah bagi warga ras Melanesia yang sebagian besar memeluk agama kristen. Seiring banyaknya kaum pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, perbandingan asli orang Papua dan pendatang yang didominasi beragama islam kini berimbang. Ironisnya, para pendatang mendominasi kehidupan bisnis, ekonomi, dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sementara warga setempat kian terusir dan kehilangan tanah leluhur mereka karena dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengembangkan agrobisnis. Orang asli Papua pun menjadi buruh tani, di tanah yang dulunya mereka miliki dan tempat leluhurnya dihilangkan selama ribuan tahun. Pada tahun 1969, referendum antara pemerintah Indonesia dan Belanda(Pepera)dilakukan. Dengan anggapan orang asli Papua terlalu primitif untuk sebuah pemilihan umum normal maka satu suara mewakili satu orang. Dipilihlah 1022 orang ditunjuk sebagai perwakilan. Hasilnya, Papua kembali masuk ke dalam bagian Indonesia. Hasil referendum ini mendapat pengakuan PBB, meski banyak yang memandangya tak sahih karena tidak sesuai hukum demokrasi. Setelah Pepera dilakukan, rakyat Papua ternyata tetap tak menikmati kedaulatan dan banyak yang merasa kemerdekaan telah dirampas dari tangan mereka. Namun sebenarnya, sejak sebelum Pepera, berbagai aksi penolakan dan kekerasan telah berlangsung. OPM muncul dan menyuarakan suara rakyat Papua untuk lepas dari Indonesia. OPM secara terbuka melawan militer Indonesia yang menelan ribuan jiwa. Dengan bermodalkan panah, tombak, dan senjata modern dalam jumlah terbatas, OPM menghadapi militer Indonesia yang telah dipersenjatai lengkap. Hingga kini, perjuangan masih terus berlangsung, meski tak melulu dengan mengangkat senjata. Teknik gerilya di hutan-hutan berganti dengan cara diplomasi yang menghindari kekerasan dan lebih fokus pada HAM. Papua kini dipimpin oleh generasi muda yang telah mengecap pendidikan tinggi, melek teknologi, dan berusaha menuntut hak politik bagi warganya, termasuk hak menentukan nasib sendiri. Pembangunan ekonomi berskala besar berlangsung di seluruh Papua lewat industri penebangan kayu, perkebunan, pertambangan, dan ekstraksi gas hanya menyentuh sedikit kehidupan orang asli Papua. Tak sedikit memang yang bekerja di instansi publik, tetapi jabatan tinggi umumnya dipegang kaum pendatang. Sementara kebanyakan lapangan pekerjaan di sektor swasta yang tersedia berpenghasilan rendah. Aktivitas bisnis dan ekonomi tetap didominasi oleh warga non Papua dan warga asli Papua, sang empunya tanah, hanya mendapat kompensasi kecil. Di sisi lain, masalah kesehatan menjadi pokok lain yang menuntut perhatian. Jumlah penderita HIV-AIDS yang berkisar 2% dari masyarakat Papua menjadikan Papua wilayah dengan jumlah penderita tertinggi di Indonesia. Sementara pelayanan kesehatan pun jauh dari harapan karena jumlah dokter dan tenaga medis amat terbatas. Tak ubahnya dengan kesehatan, dunia pendidikan yang membutuhkan penanganan serius juga dilupakan. Selain jumlah tenaga guru yang terbatas, masalah lokasi maupun dana menghambat kehadiran guru untuk hadir teratur. Semua ini menyebabkan Papua yang didapuk sebagai wilayah dengan SDA paling kaya di Nusantara ini menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan terburuk di Indonesia. Tak ayal, seluruh kondisi ini memunculkan ketidakpuasan yang terus memuncak terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Tuntutan untuk lepas dari Indonesia kian kerap terdengar. Namun teriakan ini seolah dianggap angin lalu, tak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga komunitas internasional.